27 C
Banda Aceh
Rabu, Oktober 27, 2021

Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa Dilanjutkan atau Dihentikan? Kejari Lhokseumawe: Tidak Lama Lagi Keluar Keputusan

LHOKSEUMAWE – Tim penyelidik/penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa sedang membuat telaahan untuk disampaikan kepada Kajari. Tidak lama lagi, Kejari Lhokseumawe akan mengeluarkan keputusan secara tertulis yang akan menjawab pertanyaan publik apakah penanganan kasus proyek tanggul sumber dana Otsus tahun 2020 itu—yang menurut hasil audit investigasi BPKP ditemukan kerugian keuangan negara Rp4,3 miliar—dilanjutkan atau dihentikan?

Hal itu disampaikan Kajari Lhokseumawe, Mukhlis, melalui Kasi Intelijen Miftahuddin, Rabu, 6 Oktober 2021. Mulanya, portalsatu.com menghubungi Kajari Mukhlis, sekitar pukul 10.40 WIB.

“Saya lagi Rakernis. Kalau mau konfirmasi (untuk) berita, ke Kasi Intel saja,” ucap Mukhlis dengan suara pelan.

Berikut petikan wawancara portalsatu.com dengan Kasi Intelijen Kejari Lhokseumawe, Miftahuddin, lewat telepon seluler, sekitar pukul 13.15 WIB:

Bagaimana sudah perkembangan kasus tanggul Cunda-Meuraksa sampai saat ini?

Masih telaahan, kita buat laporan kepada pimpinan. Dari tim penyelidik kepada Kajari.

Maksudnya?

Masih telaahan, belum ada keputusan akhir. Istilahnya menunggu putusan akhir.

Bagaimana maksudnya “menunggu putusan akhir”, konkretnya apakah penanganan kasus itu sudah dihentikan atau dilanjutkan?

Masih dalam proses. Belum ada satu putusan akhir apakah dilanjutkan atau dihentikan.

Belum ada keputusan akhir secara tertulis, ya, apakah dilanjutkan atau dihentikan?

Iya, (keputusan akhir) yang tertulis belum ada.

Sudah lama “masih dalam proses”, apakah tidak ada perkembangan apapun?

Belum ada perkembangan.

Apakah Kejati Aceh ada menanyakan kepada Kejari Lhokseumawe bagaimana perkembangan kasus itu, misalnya meminta laporan melalui surat?

Ada surat (Kejati Aceh) menanyakan perkembangan. Diminta (melaporkan) perkembangan. Sejauh ini masih dalam proses.

Apakah Kejari Lhokseumawe sudah membalas surat Kejati Aceh itu?

Surat itu masuk ke (Seksi) Pidsus (Pidana Khusus), bukan ke (Seksi) Intel. Diminta (menyampaikan) perkembangan, bagaimana sudah penanganannya?

Apakah sudah dijawab atau dibalas surat itu?

Belum. Intinya, kasus itu masih dalam proses. Intinya, kalau memang ada perkembangan nanti pasti akan dipublis, mengingat kasus ini sudah mendapat perhatian publik. Akan kita publis apa keputusan akhir nanti.

Jadi, untuk saat ini masih dalam proses, sedang proses telaahan akhirlah istilahnya. Mungkin tidak lama lagi sudah ada (keluar) keputusan (dilanjutkan atau dihentikan).

Data dan fakta 

Pemerintah mengalokasikan dana Otonomi Khusus puluhan miliar secara bertahap sejak 2013 hingga 2020 untuk pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe. Akan tetapi, proyek itu belum tuntas, walaupun paket tahun anggaran 2019 berjudul “Pembangunan Pengaman Pantai Cunda Meuraksa Tahap II (Tuntas)”.

Selain itu, hasil penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), pekerjaan tahun anggaran 2020 diduga “tidak terealisasi”. Namun, berdasarkan dokumen diperoleh MaTA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lhokseumawe mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 22 Desember 2020 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kepada rekanan pemenang tender proyek tersebut.

Sementara pihak rekanan mengklaim sudah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak, dan telah menerima pencairan anggaran.

Baca: Ini Data dan Fakta Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Bernilai Puluhan Miliar

Ini Penjelasan PUPR Lhokseumawe Soal Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa

Tim Kejari Lhokseumawe yang melakukan penyelidikan terhadap kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa tahun anggaran (TA) 2020, meminta keterangan pengawas proyek dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Lhokseumawe, 11 Januari 2021.

Jaksa kemudian memeriksa S, mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lhokseumawe yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tanggul Cunda-Meuraksa TA 2019, dan Z sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2019 pada 13 Januari 2021.

Baca: Jaksa Periksa Pejabat Dinas PUPR Terkait Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa

Setelah kasus ini mencuat ke publik, PT Putra Perkasa Aceh sebagai rekanan proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa TA 2020, mengembalikan anggaran kegiatan tersebut ke Kas Daerah Pemko Lhokseumawe, 21 Januari 2021. Perusahaan itu mengembalikan dana sesuai jumlah yang diterima dari Pemko Lhokseumawe pada TA 2020.

Baca: Rekanan Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Tahun 2020 Kembalikan Dana ke Kasda

Kajari Lhokseumawe menyurati Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada 25 Januari 2021 perihal permintaan audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda Meuraksa TA 2020.

Baca: Kajari Minta BPKP Audit Investigasi Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa

BPKP menyerahkan hasil audit investigasi terhadap proyek tanggul Cunda-Meuraksa TA 2020 kepada Kejari Lhokseumawe, Kejati Aceh, dan Kejagung pada 19 Mei 2021. Nilai kerugian keuangan negara—setelah dikurangi pajak—mencapai Rp4,3 miliar lebih dari pagu proyek itu Rp4,9 miliar.

Baca: BPKP Serahkan Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejagung, Kejati, dan Kejari

Namun, lebih sebulan setelah menerima hasil audit dari BPKP Aceh, Kejari Lhokseumawe belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi itu. Sehingga sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Kejari Lhokseumawe, Rabu, 23 Juni 2021, untuk mendesak jaksa segera menetapkan tersangka dalam perkara itu.

Dalam pertemuan usai unjuk rasa, terjadi dialog hingga debat hukum antara koordinator lapangan aksi demo, Yudi Ansyah Katiara, dan kawan-kawannya, dengan Kajari Lhokseumawe Mukhlis terkait kasus tanggul Cunda-Meuraksa.

Kajari menyampaikan kepada mahasiswa, “ini (proyek tanggul Cunda-Meuraksa TA 2020) dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru ditender. Bahwa hasil penyelidikan intelijen (Kejari Lhokseumawe), pekerjaan itu dilaksanakan pada Januari-Februari (2020). Pekerjaan ini ada, tapi semua pekerjaan itu tanpa kontrak. Jadi, fisiknya ada. Kemudian, bagaimana cara bayarnya, sehingga Pemerintah Kota melelang”.

“Semua lelang itu adalah melanggar hukum, semua orang sudah tahu bahwa melelang barang yang sudah ada melanggar hukum, ini persoalan. Dikerjakan dulu fisiknya tanpa kontrak, tanpa pengawasan, tanpa semuanya. Melanggar hukum, iya. Berdasarkan Perpres bahwa tidak boleh mengerjakan pekerjaan tanpa kontrak”.

“Inilah yang kami pikirkan, kami harus berpikir yang komprehensif saja. Karena BPKP itu keterangan ahli, keterangan ahli bisa diabaikan karena alat bukti itu banyak. Maka adik-adik mahasiswa boleh menyampaikan aspirasinya dengan pemikiran yang ada, tapi saya yakin pemikiran adik-adik sekarang adalah proyek ini fiktif, tidak ada pekerjaan sama sekali. Saya yakin itu,” tambah Kajari.

Mahasiswa pun mempertanyakan, “dari mana dasar hukum Bapak (Kajari) berbicara keterangan ahli dari hasil BPKP itu bisa diabaikan? Yang bahwasanya hasil audit BPKP merugikan uang negara senilai Rp4 miliar lebih. Apakah itu bisa diabaikan? Berarti Bapak tidak mempercayai BPKP Perwakilan Aceh!”

Kajari menanggapi, “Ini bukan soal tidak percaya. Begini, keterangan ahli itu jika nanti di pengadilan. Karena ini fisiknya ada, barang (dana) sudah dikembalikan, negara lagi untung. Secara fisik (pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa) negara lagi untung”.

Baca: Usai Demo, Begini Debat Hukum Mahasiswa vs Kajari Soal Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, Jumat, 25 Juni 2021, menegaskan jika hasil audit BPKP dibaikan, risikonya harus ditanggung sendiri oleh pihak yang meminta dilakukan audit terhadap kasus dugaan korupsi. Indra mengingatkan jangan sampai menyesal kemudian apabila muncul risiko lantaran mengabaikan hasil audit tersebut.

Baca: Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, BPKP: Jika Hasil Audit Diabaikan Jangan Sampai Menyesal Kemudian

Dikonfirmasi portalsatu.com, 23 Juli 2021, soal perkembangan kasus itu, apakah sudah ditetapkan tersangka, Kajari Lhokseumawe Mukhlis melalui Kasi Intelijen Miftahuddin mengatakan, “Belum. Pokoknya belum ada perkembangan”.

Baca:  Apa Kabar Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa? Begini Jawaban Kejari Lhokseumawe

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kejari Lhokseumawe dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pembangunan pengamanan pantai Cunda-Meuraksa.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat MaTA tertanggal 26 Juli 2021, dan ditembuskan kepada Kejagung dan BPKP RI. Dalam surat itu, MaTA juga meminta agar kasus dugaan korupsi pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa dapat disupervisi oleh Kejagung RI. “Karena kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat di Aceh yang mengharapkan adanya kejelasan dalam pengungkapannya,” tegas Koordinator MaTA, Alfian.

Hasil pemantauan tersebut, MaTA mendapati bahwa Kejari Lhokseumawe diduga kuat melindungi oknum pelaku kasus itu. Pasalnya, sejak ditangani pada Januari 2021 silam belum ada satupun oknum yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Padahal dari serangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan, Kejari Lhokseumawe telah menyatakan bahwa kasus tersebut telah ditemukan pelanggaran hukum dan juga adanya potensi kerugian negara. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil audit investigatif yang dikeluarkan BPKP Perwakilan Aceh,” ungkap Alfian dalam surat MaTA kepada Jamwas Kejagung RI.

Baca: MaTA Surati Jamwas Kejagung: Periksa Kinerja Kejari Lhokseumawe Terkait Kasus Terkait Kasus Tanggul-Cunda-Meuraksa

Setelah itu, giliran LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Malikussaleh (DPM Unimal), dan Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia (SMNI) Lhokseumawe, menyurati Jamwas Kejagung. Mereka juga meminta Jamwas Kejagung memeriksa kinerja Kejari Lhokseumawe dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa.

Baca: Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, GerTaK dan Mahasiswa Surati Kejagung: Periksa Kejari Lhokseumawe

Sementara itu, Pemko Lhokseumawe melanjutkan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa pada tahun anggaran 2021 senilai Rp4,9 miliar lebih. Tender pekerjaan konstruksi tersebut dimenangkan PT Putra Lamkuta Mandiri asal Bireuen dengan harga penawaran Rp4,6 miliar lebih.

Baca: Pembangunan Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Dilanjutkan, Ini Kata Kadis PUPR Lhokseumawe

[](red)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Terbaru

Warga Buat Laporan Terbuka Soal Tanggul Krueng Pase, Begini Respons Kementerian PUPR

LHOKSUKON - Marzuki, warga Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, membuat laporan terbuka kepada Kementerian...

Wali Nanggroe Aceh Kukuhkan Anggota Majelis Tuha Peut, Ini Nama-Namanya

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

PLN Aceh Pasang Meteran Listrik di Rumah Al-Walid MZ, ‘Meugreb Laju Hu’

LHOKSEUMAWE – Muhammad Al-Walid MZ (13), anak berprestasi di Gampong Meunasah Buket, Buloh Blang...

Majelis Hakim Tunjuk Mediator Perkara Rekanan Gugat Dinas PUPR Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Pengadilan Negeri Lhokseumawe menggelar sidang perkara gugatan Wakil Direktur III CV Muhillis...

Doa Agar Rezeki Mengalir Lancar

Tugas seorang Muslim adalah menjemput rezeki yang halal dengan cara-cara yang baik dan sesuai...

Ini Sosok Otoniel, Gembong Narkoba Ditangkap dalam Operasi Libatkan 500 Tentara dan 22 Helikopter

KOLOMBIA - Kolombia akhirnya berhasil menangkap gembong narkoba paling dicari, Dairo Antonio 'Otoniel' Usuga....

Pertamina Bersama Masyarakat Bersihkan Pantai dan Tanam Pohon di Aceh Utara

LHOKSEUMAWE - Pertamina Subholding Upstream Regional Sumatera Zona 1 bersama masyarakat dan mahasiswa menggelar...

Harga Kopi Gayo Terus Bergerak Naik, Ini yang Harus Dilakukan Pencinta Kopi

  BLANGKEJEREN - Harga kopi gayo di Kabupaten Gayo Lues terus melonjak naik sejak sebulan...

Babinsa Latih Warga Budi Daya Maggot untuk Hasilkan Uang

LHOKSUKON – Serda Samsudin, Babinsa Koramil 29/Lkh Kodim 0103/Aceh Utara, melatih masyarakat di Desa...

113 Atlet Panjat Tebing Aceh Perebutkan Tiket PORA Pidie

BANDA ACEH - Sebanyak 113 atlet panjat tebing putra dan putri dari kabupaten/kota se-Aceh...

Peningkatan Wawasan Keilmuan bagi Ratusan Imam Masjid dan Khatib di Subulussalam

SUBULUSSALAM - Ratusan Imam Masjid dan khatib mengikuti program pembinaan peningkatan kapasitas wawasan keilmuan...

Ini Kata Sekda Aceh saat Sosialisasi Vaksinasi di Dayah MUQ Pagar Air

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mensosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 bagi semua...

Ini Harapan Politikus Kepada Agam Inong Aceh 2021

BANDA ACEH – Muhammad Akkral (Kota Banda Aceh) dan Salwa Nisrina Authar Nyakcut Daulat...

Cerita Then Soe Na Keturunan Tionghoa Memeluk Islam

Hidayah bisa datang melalui orang-orang terdekat. Then Soe Na mengakui, cahaya petunjuk Illahi diterimanya...

Ini Jadwal Terbaru Seleksi CPNS 2021, Pengumuman Hasil SKD hingga Ujian SKB

JAKARTA – Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dipastikan mundur dari yang dijadwal sebelumnya....

Masyarakat Lancok-Lancok Rayakan Maulid, Teungku Imum: Umat Terbaik Meneladani Kekasih Allah

BIREUEN - Masyarakat Lancok-Lancok, Kecamatan Kuala, Bireuen, mengadakan kenduri untuk merayakan Maulid Nabi Besar...

Membangun Personal Mastery

Oleh: Muhibuddin, SKM Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK)  Personal...

Dayah Perbatasan Aceh Singkil Diminta Kembalikan Kejayaan Syekh Abdurrauf

SIGKIL - Sebanyak 10 tenaga kontrak/non-PNS tambahan sebagai tenaga administrasi, tenaga teknis, dan penunjang...

Belajar Digital yang Mudah, Murah, dan Aman

LHOKSUKON - Rangkaian Webinar Literasi Digital di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh kembali bergulir....

BMK Bireuen Salurkan Zakat Rp1,9 Miliar kepada 3.047 Penerima, Ini Rinciannya

BIREUEN – Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si., menyalurkan secara simbolis...
Butuh CCTV, dapatkan di ACEH CCTV. ALAMAT: Jln Tgk Batee Timoh lr Peutua II, Gampong (Desa) Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos 23114. TLP/WA : 0822.7700.0202 (MUSRIADI FAHMI). Taqiyya Cake and Bakery, Tersedia: Brownies, Bolu pandan, Bolpis, Bolu minyak, Bolu Sungkish, Ade, Donat, Serikaya, Raudhatul Jannah (082269952496), Perum Gratama Residence No 5 Mibo Lhoong Raya Banda Aceh. Kunjungi Showroom Honda Arista. Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan No.100, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23242. Hubungi: No Tlp/WA : 082236870608 (Amirul Ikhsan). Kunjungi Usaha Cahaya Meurasa/ Kue Kacang Alamat: Perumahan Cinta Kasih, Gampong (Desa) Neuheun, Kec. Masjid Raya, Aceh Besar. Tersedia Kue Malinda/Kacang dan Nastar. Hubungi TLP/WA: 085277438393 (Nurjannah) - Bimbel Metuah, Almt: Jl. Seroja No. 5, Ie Masen Kayee Adang, Ulee Kareng, Banda Aceh. HP/WA: 0823 6363 2969 (Ola). Instagram: @bimbelmetuah @metuah_privat