Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaNewsMahasiswa Sorot Pertemuan...

Mahasiswa Sorot Pertemuan Kadis PUPR dan Rekanan dengan Kajari

LHOKSEUMAWE – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unimal, Muhammad Fadli, menyoroti pertemuan Wali Kota Lhokseumawe, Kadis PUPR dan pihak rekanan dengan Kajari, belum lama ini. Pasalnya, Kejari Lhokseumawe sedang menyelidiki dugaan penyimpangan terkait pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa tahun anggaran 2020.

“Beberapa hari yang lalu tersebar informasi kepada publik bahwasanya Kajari Lhokseumawe mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Lhokseumawe, Kadis PUPR Lhokseumawe dan rekanan. Padahal, saat ini Kejari Lhokseumawe sedang melakukan penyelidikan di bagian intel terkait dugaan proyek fiktif pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa (dengan pagu sumber dana Otsus) berjumlah 4,9 miliar tahun anggaran 2020,” kata Muhammad Fadli dalam siaran persnya, Kamis, 28 Januari 2021.

Informasi diterima portalsatu.com, Wali Kota pernah menjumpai Kajari di Kantor Kejari Lhokseumawe, belum lama ini. Secara terpisah atau hari berbeda, Kadis PUPR dan pihak rekanan juga menjumpai Kajari di Kantor Kejari itu.

Berdasarkan berita ditayangkan sejumlah media online, Muhammad Fadli yang ikut memantau proses penyelidikan dilakukan pihak Kejari Lhokseumawe terhadap kasus proyek tanggul Cunda-Meuraksa, menyebut Kajari telah mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. “Bahwasanya dia (Kajari) hanya menerima tamu yang ingin bersilaturahmi dengannya saja, tidak ada pembahasan terkait kasus yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut,” ujar Muhammad Fadli.

Namun, Muhammad Fadli menilai pertemuan antara Kajari Lhokseumawe dengan Wali Kota, Kadis PUPR, dan pihak rekanan itu tidak etis. “Dan berpotensi melanggar Kode Etik Jaksa. Karena saat ini Kejari Lhokseumawe sedang melakukan penyelidikan di bagian intel terkait dugaan proyek fiktif Rp4,9 miliar di Kota Lhokseumawe, yang kemudian karena kasus tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Dinas PUPR dan rekanan,” tuturnya.

“Kasus ini dipantau oleh publik khususnya mahasiswa. Jadi, kita berharap Kejari Lhokseumawe tidak melakukan tindakan yang kemudian memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Kecuali pertemuan itu dilakukan sebelum adanya temuan dugaan proyek fiktif Rp4,9 miliar tersebut, maka itu tidak menjadi persoalan, dan masyarakat juga menganggapnya biasa saja. Namun, ketika pertemuan itu dilakukan saat proses penyelidikan kasus tersebut, dan pertemuan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, maka wajar saja jika kemudian masyarakat memunculkan stigma negatif. Apalagi jika kemudian nantinya kasus ini diputuskan tidak adanya dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara,” ujar Muhammad Fadli.

Muhammad Fadli menambahkan, “Pertemuan Kajari dengan Wali Kota Lhokseumawe, Kadis PUPR, dan rekanan berpotensi melanggar Kode Etik Jaksa, karena kasus ini sedang dilakukan penyelidikan. Apabila kemudian ditemukan kerugian negara maka dari oknum Pemkot dan oknum rekanan berpotensi besar menjadi tersangka”.

Menurut Fadli, Kewajiban Jaksa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007, pasal 3 huruf (d) berbunyi, “bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung”; dan
huruf (e), “bertindak objektif dan tidak memihak”.

“Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R. Widyo Pramono (saat masih menjabat) pernah menyampaikan di beberapa media agar para jaksa tidak menjalin hubungan kepada para pihak yang sedang berperkara, termasuk pengacara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka seorang jaksa dilarang menemui pihak berperkara,” tutur Fadli.

Fadli menyampaikan saat ini masyarakat dan mahasiswa Kota Lhokseumawe sedang menaruh harapan dan kepercayaan besar kepada Kejari, khususnya Kajari. “Jadi, kita sangat berharap kepercayaan tersebut dijaga semaksimal mungkin,” ucapnya.

Dia menyebut selama ini secara rahasia umum masyarakat sudah tahu banyak dugaan kasus korupsi di Lhokseumawe, sehingga kota ini sulit untuk maju dan masih meninggalkan angka kemiskinan tinggi. Ketika ada satu kasus yang sudah mencuat ke publik, kata Fadli, maka masyarakat sangat berharap agar kasus ini dituntaskan Kejari Lhokseumawe agar bisa menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk tidak main-main dengan anggaran negara yang diperuntukkan untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat.

“Kita masih berharap dan yakin Kajari Lhokseumawe berani maju dan melakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena pengungkapan kasus ini akan menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi Kejari Lhokseumawe ke depannya,” pungkas Muhammad Fadli, Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., mengakui Wali Kota, Kepala Dinas PUPR hingga pihak rekanan pernah menemui dirinya belum lama ini di Kantor Kejari. Terpenting, kata Mukhlis, tidak boleh ada orang mendapatkan keuntungan pribadi dalam perkara proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa yang sedang ditangani Kejari Lhokseumawe.

Mukhlis mengatakan itu saat dikonfirmasi tentang informasi diperoleh masyarakat yang ikut mengawasi proses penyelidikan kasus pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa, menyebut bahwa Wali Kota, Kadis PUPR dan pihak rekanan secara terpisah pernah menjumpai Kajari di kantornya.

“Sebagai institusi penegak hukum, saya tidak boleh melarang orang untuk datang. Kita juga tidak boleh tertutup. Dia datang ke sini, silakan saja, mau datang Pak Kadis PU, mau datang Pak Wali Kota. Pak Wali datang ke sini ngopi bareng sama saya, semua orang pada lihat, tidak dalam persoalan penanganan perkara,” kata Mukhlis didampingi Kasi Intelijen Miftahuddin, S.H., menjawab para wartawan di Kantin Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Rabu, 27 Januari 2021, siang.

Menurut informasi, beberapa hari lalu, Kadis PUPR termasuk pihak rekanan juga datang ke Kantor Kejari untuk menemui Kajari, apakah benar? “Datang ke sini,” ucap Mukhlis.

Apakah bertemu di ruangan atau di kantin Kejari? “Di ruangan, karena bareng, semua pejabat saya datang ke sana (ruang kerja Kajari). Saya menyampaikan perkara ini belum selesai. Jadi, tidak ada pertemuan khusus,” tutur Kajari Lhokseumawe itu.

Mukhlis melanjutkan, “kalau orang datang, apakah saya harus tolak? Sementara bukan dalam rangka negosiasi. Tiba-tiba mereka datang, oh Kajari tolak orang. Saya sudah umumkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), itu adalah pelayanan publik maksimal. Jadi, semua orang jangan ditutup-tutupi kalau datang. Enggak ada masalah saya, (kalau ada yang) datang. Media pun datang saya layani”.

“Tapi yang paling penting, prinsip saya adalah tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan perkara ini. Dan tidak boleh ada orang yang dompleng dari perkara ini. Tidak boleh ada orang yang mendapatkan keuntungan pribadi dalam perkara ini. Tidak boleh, termasuk anak buah saya sebagai jaksa, termasuk saya. Tidak boleh ada yang dapat keuntungan. Itu prinsip yang saya tangani sebagai penegak hukum,” tegas Mukhlis. (Baca: Kajari: Tidak Boleh Ada Orang Mendapatkan Keuntungan Pribadi Dalam Perkara Tanggul Cunda-Meuraksa)[](red)

Baca juga: