Senin, Juni 24, 2024

Dosen UBBG Lulus Seleksi...

BANDA ACEH - Tidak hanya mahasiswa, dosen UBBG juga berprestasi. Adakah Dr. Zahraini,...

34 Tim Futsal Berlaga...

SIGLI – Sebanyak 34 tim se-Aceh berlaga untuk memperebutkan gelar juara Piala Ketua...

All New Honda BeAT...

BANDA ACEH - Sehubungan dengan peluncuran All New Honda BeAT series terbaru oleh...

Kapolri Luncurkan Digitalisasi Perizinan...

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single...
BerandaBerita BireuenMantan Kadisporapar Bireuen...

Mantan Kadisporapar Bireuen Bungkam Soal Dugaan Gratifikasi Proyek Penimbunan Stadion Paya Kareung

BIREUEN – Mantan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Bireuen, Drs. Muhammad Nasir. M.Pd., sampai saat ini masih bungkam soal dugaan gratifikasi pada proyek penimbunan Stadion Paya Kareung tahun anggaran 2022, yang menjadi temuan Pansus DPRK.

Muhammad Nasir belum menjawab pertanyaan dikirimkan portalsatu.com via pesan Whatsapp (Wa), Kamis, 13 Juli 2023, pukul 10.48 WIB. Portalsatu.com mengkonfirmasi M. Nasir karena saat penimbunan Stadion Paya Kareung dengan pagu Rp9.810.036.000 bersumber dari DOKA tahun 2022 itu dilaksanakan, ia menjabat Kadisporapar Bireuen.

M. Nasir dilantik menjadi Kadisporapar pada 1 Juli 2021. Pj. Bupati Bireuen kemudian memutasi dan melantik M. Nasir menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 14 Februari 2023.

Pertanyaan dikirim portalsatu.com kepada M. Nasir, untuk mengkonfirmasi atau meminta tanggapannya atas temuan Pansus DPRK Bireuen adanya indikasi gratifikasi terkait pembayaran hak garap tanah kepada warga Desa Cot Girek, Kecamatan Peusangan Rp150 juta.

Portalsatu.com juga menanyakan kejelasan lokasi pengambilan tanah untuk penimbunan Stadion Paya Kareung yang menurut temuan Pansus DPRK tidak memiliki izin galian C.

Karena tidak ada respons dari M. Nasir atas pertanyaan dikirim via Wa pada Kamis, portalsatu.com kemudian mendatangi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bireuen, 14 Juli 2023, bakda shalat Jumat. Namun, M. Nasir tidak berada di kantor barunya itu. Dihubungi melalui telepon, dia juga tidak mengangkat panggilan masuk.

Kepala Bidang Keolahragaan Disporapar Bireuen, Akmal Fajri, S.Pd., dihubungi portalsatu.com via Wa, Jumat (14/7), soal proyek penimbunan Stadion Paya Kareung, menjawab, “Nyan ngon Pak Nasir selaku Kadis lama aja (konfirmasi hal itu dengan Pak Nasir selaku Kadis lama saja)”. Ketika portalsatu.com melayangkan pertanyaan selanjutnya, Akmal tidak menjawab apapun lagi.

Portalsatu.com telah menghubungi pihak CV Almas Jaya selaku rekanan pekerjaan penimbunan Stadion Paya Kareung melalui Wa, Jumat (14/7). Namun, belum ada jawaban.

Pantauan portalsatu.com di lokasi penimbunan Stadion Paya Kareung, Jumat (14/7) sore, kondisinya seperti lahan kosong yang belum difungsikan, dan tidak ada seorangpun di tempat itu. Keuchik Desa Cot Girek, Kecamatan Peusangan, Shalihin, tidak mengangkat panggilan masuk ketika dihubungi portalsatu.com melalui telepon.

[Foto direkam, 14 Juli 2023. Foto: portalsatu/Adam Zainal]

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Zulkarnaini, kepada portalsatu.com, Selasa, 11 Juli 2023, mengatakan pihaknya sudah melihat langsung lokasi penimbunan Stadion Paya Kareung, dan menemukan beberapa persoalan.

“Pansus DPRK menemukan adanya indikasi gratifikasi, dan ditemukan tanah yang dipagari oleh masyarakat di lokasi penimbunan Stadion Paya Kareung,” ungkap Zulkarnaini akrab disapa Zoel Sopan.

Zoel Sopan menjelaskan ketika Pansus mengkonfirmasi Keuchik setempat, Keuchik mengatakan lahan itu merupakan tanah pemerintah yang sejak lama sudah digarap masyarakat setempat. Selain itu, setelah perencanaan stadion hendak dilaksanakan, masyarakat meminta kompensasi kepada Pemerintah Bireuen. “Kompensasi serupa ganti hak garap tanah,” ucapnya.

Informasi diperoleh Pansus DPRK dari dinas terkait, kata Zoel Sopan, adanya pertemuan antara Keuchik, Pj. Bupati, dinas, dan rekanan di rumah Pj. Bupati. Dalam pertemuan itu, kata Zoel Sopan, Pemkab Bireuen meminta rekanan penimbunan Stadion Paya Kareung memberikan kompensasi hak garap kepada warga setempat Rp150 juta.

“Itu permintaan Pemerintah Bireuen melalui Pj. Bupati yang disaksikan Kepala Dinas, rekanan beserta Keuchik Cot Girek, Kecamatan Peusangan. Kemudian disepakati dan disetujui rekanan,” ujar Zoel Sopan.

Menurut Zoel Sopan, Pansus menyebut hal itu sebagai indikasi gratifikasi, karena ketika pemerintah meminta sesuatu atau sejumlah uang kepada rekanan walaupun itu bukan untuk pribadi pejabat, tapi dikontribusikan bagi masyarakat, namun kontraktor pasti akan mengakal-akali proyek tersebut.

“Misalnya rekanan bisa melakukan kecurangan volume dan segala hal. Bisa menghemat material galian C, yang perusahaan pendukungnya dari Peudada, tetapi diambil di dekat lokasi. Pemerintah Bireuen tutup mata dalam hal ini, sebab Pemkab telah meminta sesuatu. Jadi, hak kontrol pemerintah itu sudah berkurang,” tegas Zoel Sopan.

Zoel Sopan mengungkapkan proyek penimbunan Stadion Paya Kareung juga menjadi temuan terkait volume pekerjaan. “Rekanan kemudian mengurangi volume pekerjaan sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022,” ungkapnya.

“Dalam LHP BPK terdapat kerugian (akibat kelebihan pembayaran) sebesar Rp221.742.000. Walaupun kemudian kerugian negara telah dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen, namun pelanggaran berupa pengurangan volume telah dilakukan oleh rekanan dengan tanpa dikoreksi oleh konsultan pengawas pekerjaan,” ujar Zoel Sopan.

Zoel Sopan melanjutkan lokasi pengerukan material di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang merupakan lokasi yang tanpa adanya izin galian C. Namun dari pantauan dan hasil wawancara tim Pansus dengan masyarakat setempat diakui bahwa material timbunan diambil di lokasi tersebut.

Dengan demikian, kata Zoel Sopan, proyek yang didanai pemerintah tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Oleh karena itu, kata Zoel Sopan, Pansus DPRK Bireuen merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan terkait pengerukan tanah timbun di tempat yang tanpa izin galian C tersebut. Dia juga meminta Pemkab Bireuen untuk mengevaluasi perusahaan yang terlibat dalam penimbunan Stadion Paya Kareung, karena telah mengambil tanah galian C dari lokasi yang tidak berizin.

Baca: Pansus DPRK Bireuen Beberkan Temuan Soal Proyek Penimbunan Stadion Paya Kareung

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak DPRK Bireuen menyurati BPKP Perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigasi terkait proyek penimbunan Stadion Paya Kareung. Menurut Alfian, DPRK Bireuen bisa menyurati BPKP Aceh baik secara personal wakil rakyat, atas nama fraksi maupun lembaga dewan.

Alfian menilai dalam perkara ini yang perlu diaudit ada tiga hal. Pertama, bagaimana proses tender dan penetapan pemenang paket proyek penimbunan Stadion Paya Kareung tersebut. Kedua, spesifikasi penimbunan Stadion Paya Kareung, apakah sudah sesuai ataupun tidak. Ketiga, soal galian C yang lebih kepada administrasi, tidak memiliki izin kenapa bisa digunakan.

“Nantinya, hasil audit BPKP Aceh ini menjadi modal untuk penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apakah terjadi tindak pidana korupsi ataupun tidak,” kata Alfian kepada portalsatu.com, Rabu, 12 Juli 2023, malam.

Alfian juga menanggapi temuan Pansus DPRK soal indikasi gratifikasi. Apabila benar rekanan yang membayar hak garap tanah kepada warga setempat Rp150 juta, kata dia, perlu dilihat apa motifnya.

“Seharusnya itu ada alokasi dana khusus (terpisah dari dana proyek penimbunan), apakah dalam bentuk skema hibah dan sebagainya. Maka, itu tidak bisa dibayarkan oleh rekanan. Rekanan dananya dari mana? Perlu juga ditelusuri dalam audit nantinya. Apakah ini terjadi komitmen antara rekanan dan Pemerintah Kabupaten Bireuen,” Alfian mempertanyakan.

Baca: MaTA Desak DPRK Bireuen Surati BPKP Aceh untuk Audit Investigasi Proyek Penimbunan Stadion Paya Kareung.[](Adam Zainal)

Baca juga: