BerandaBerita LhokseumaweMenyoal Penarikan Deviden Rp3 Miliar PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe

Menyoal Penarikan Deviden Rp3 Miliar PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe

Populer

LHOKSEUMAWE – Direktur PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (RSAL), Hariadi, diduga menerima uang Rp3 miliar lebih yang dicairkan dari rekening perusahaan itu pada tahun 2021. Penarikan duit tersebut dengan dalih deviden PT RSAL sebagai pengelola Rumah Sakit Arun.

Sumber portalsatu.com menyebut penarikan deviden Rp3 M lebih itu menjadi salah satu fokus penyidikan tim penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang sedang mengusut kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dan pencucian uang pada pengelolaan PT RSAL tahun 2016-2022.

Seperti diberitakan, pada Desember 2022 penyidik sudah mengantongi Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dugaan pencucian uang pada pengelolaan PT RSAL.

Baca: Dugaan Pencucian Uang Kasus Rumah Sakit Arun, Kejari Kantongi Hasil Analisis PPATK

Pada Desember 2022 pula, penyidik menerima Hasil Audit Investigasi dari Inspektorat Kota Lhokseumawe terkait dugaan penyalahgunaan keuangan pada pengelolaan PT RSAL tahun 2016-2022.

Baca: Kasus Dana PT Rumah Sakit Arun, Kejari Lhokseumawe Sudah Terima Hasil Audit Investigasi Inspektorat

Tim Kejari Lhokseumawe juga telah menggeledah Ruangan Direktur PT RSAL dan Ruangan Arsip di Rumah Sakit Arun (RSA), serta menyita lebih 20 bundel dokumen pada 24 Januari 2023.

Kajari Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., mengatakan pihaknya sudah menemukan dugaan penyelewengan keuangan pada pengelolaan PT RSAL, sehingga penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Kalau dugaan korupsinya itu di bawah PT (perusahaan), pastinya (dilakukan) berjamaah,” kata Mukhlis kepada para wartawan usai penggeledahan di RSA.

Baca: Tim Kejari Lhokseumawe Geledah Rumah Sakit Arun

Itulah sebabnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejari Lhokseumawe segera menetapkan tersangka kasus dana PT RSAL tahun 2016-2022 supaya ada kepastian hukum.

Namun, Kasi Intelijen Kejari Lhokseumawe, Benny DP., S.H., M.H., mengatakan tim penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mencari alat bukti lainnya. “Sehingga saat ini belum ada penetapan tersangka oleh Tim Penyidik Kejari Lhokseumawe,” ujar Benny dikonfirmasi portalsatu.com, Senin (6/2).

Baca: LSM Antikorupsi Desak Kejari Lhokseumawe Tetapkan Tersangka Kasus Dana PT Rumah Sakit Arun

Diduga laba bersih 2016 tidak disetor

Informasi dihimpun portalsatu.com menyebutkan setelah likuidasi PT Arun NGL tahun 2015, operasional Rumah Sakit Arun (RSA) dialihkan kepada Pemko Lhokseumawe pada Desember 2015 melalui keputusan Wali Kota saat itu.

Wali Kota Lhokseumawe saat itu Suaidi Yahya menunjuk Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)—yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)—sebagai pengelola RSA pada Januari 2016. Wali Kota melalui surat penunjukan pada Oktober 2016 menunjuk Direktur Keuangan PDPL—saat itu dijabat Hariadi—untuk mendirikan PT RSAL.

PDPL mendirikan PT RSAL pada awal November 2016 dengan struktur: Komisaris dijabat (almarhum) Junaidi Yahya, dan Direktur Hariadi. PT RSAL beralamat di Jalan Plaju No. 1 Kompleks Perumahan PT PAG (eks-Perumahan PT Arun), Batuphat, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe.

Pemegang saham ditempatkan PT RSAL adalah Direktur Umum, Keuangan, dan Pengembangan Usaha PDPL, Hariadi, sebanyak 450 lembar saham senilai Rp450 juta (90% saham), dan Junaidi Yahya sebanyak 50 lembar saham senilai Rp50 juta (10% saham). PT RSAL secara resmi berbadan hukum dengan Keputusan Menkumham RI tanggal 4 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

Setelah terbentuknya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Keuangan dan Pemko Lhokseumawe melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan RSA antara LMAN Kemenkeu dengan Pemko Lhokseumawe pada 17 Oktober 2018, yang berlaku lima tahun sejak 10 Juli 2018 sampai 12 Juli 2023.

Pemko Lhokseumawe kemudian mengubah bentuk hukum PDPL menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe atau PTPL (Perseroda) melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018.

Menurut sejumlah sumber, data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa PT RSAL belum berdiri dalam rentang 1 Januari 2016 sampai 3 November 2016, sehingga RSA ketika itu adalah unit PDPL.

Penelusuran portalsatu.com beberapa hari lalu, diperoleh informasi bahwa hasil pengelolaan keuangan RSA tahun 2016 adanya laba bersih Rp1,6 miliar lebih. Namun, laba bersih tahun 2016 itu diduga tidak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemko Lhokseumawe.

Sumber portalsatu.com menyebut salah satu penyebab tidak disetornya laba bersih tahun 2016 itu diduga karena adanya kelalaian dari pihak PDPL yang tidak mendefinisikan secara jelas hak Pemko Lhokseumawe sebagai akibat pengelolaan aset RSA yang dikuasakan kepada Pemko Lhokseumawe.

Lihat pula: 2017-2019 Rp1 M/Tahun, PTPL hanya Setor PAD 2020 Rp220 Juta, MaTA Duga Terjadi Kebocoran

Uang PDPL diduga mengalir ke pejabat

Dari satu sumber, beberapa hari lalu portalsatu.com memperoleh foto kuitansi tertulis: “Telah terima dari PDPL/Agustina. Uang sejumlah Seratus Juta Rupiah. Untuk pembayaran Kegiatan Pemko Lsm”. Kuitansi itu ditandatangani Azwar, S.H., di atas materai 6000, tanggal 10 Juli 2017.

Diduga Azwar S.H., itu adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe pada tahun 2017. Sebelumnya, Azwar merupakan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe. Dia dilantik sebagai Kepala BPKD pada 2 Februari 2017. Wali Kota kemudian melantik Azwar menjadi Inspektur Kota Lhokseumawe pada 31 Maret 2020. Artinya, Azwar menjabat Kepala BPKD sejak 2 Februari 2017 sampai 31 Maret 2020. Setelah itu, ia menjadi Kepala Inspektorat Kota Lhokseumawe hingga tahun 2023 ini.

Menurut satu sumber, Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, menonaktifkan sementara Azwar sebagai Inspektur Kota Lhokseumawe, setelah terbongkarnya kuitansi penerimaan uang Rp100 juta dari PDPL itu. Pj. Wali Kota Imran menunjuk Bukhari, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai Plh. Inspektur Kota Lhokseumawe sejak 13 Februari 2023.

Baca: Pj Wali Kota Lhokseumawe Nonaktifkan Sementara Azwar Sebagai Inspektur, Bukhari Jadi Plh

Untuk diketahui, pihak Inspektorat Lhokseumawe atas permintaan penyidik Kejari Lhokseumawe sedang melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan penyalahgunaan keuangan pada pengelolaan PT RSAL. PKKN itu lanjutan dari Audit Investigasi yang sudah dilaksanakan Inspektorat Lhokseumawe.

Portalsatu.com berupaya mengkonfirmasi Azwar, mantan Kepala BPKD Lhokseumawe (saat ini Inspektur Kota Lhokseumawe berstatus nonaktif sementara), terkait kuitansi penerimaan uang Rp100 juta dari PDPL tahun 2017. Namun, Azwar belum menjawab pertanyaan dikirim portalsatu.com via pesan WhatsApp, Jumat, 24 Februari 2023.

Penarikan deviden diduga tak sah

Informasi diperoleh portalsatu.com beberapa hari lalu, telah terjadi penarikan uang PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe atau RSAL pada tahun 2021 senilai Rp3 miliar lebih, dengan dalih sebagai deviden PT RSAL. Diduga uang tersebut diterima Hariadi sebagai Direktur PT RSAL.

Satu sumber menyebut penarikan deviden Rp3 M itu diduga tidak sah. Pasalnya, diduga tidak ada penyetoran uang senilai saham-saham yang ditempatkan sejak awal berdirinya PT RSAL, dan juga tak ada lembar-lembar saham yang diterbitkan.

Portalsatu.com berupaya mengkonfirmasi Direktur PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Hariadi, yang juga mantan Direktur Keuangan PDPL/PTPL, dengan mengirimkan sejumlah pertanyaan via pesan WhatsApp, Senin, 20 Februari 2023. Karena belum ada jawaban, portalsatu.com kembali mengirimkan pertanyaan yang sama ke nomor WA milik Hariadi, Selasa dan Rabu, (21-22/2). Namun, sampai Jumat (24/2), belum ada respons dari Hariadi.

Sebelumnya, Hariadi saat dikonfirmasi portalsatu.com, Rabu, 25 Januari 2023, menyatakan menghargai proses hukum yang dilakukan Kejari Lhokseumawe terkait dugaan penyimpangan dana Rumah Sakit Arun. “Namun, terkait ada anggapan penyelewengan dana itu, kita tidak tahu informasinya seperti apa. Intinya, kita ikuti dulu proses hukumnya bagaimana,” kata Hariadi.

Hariadi mengakui selama ini PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bekerja sama dengan Pemko Lhokseumawe. “Ada kewajiban-kewajiban yang kita penuhi, itu ada di kontrak perjanjian. Tentunya kewajiban dari rumah sakit sudah terpenuhi semuanya. Cuma kita lihat saja dulu proses hukumnya seperti apa,” tuturnya.

Baca juga: Ini Tanggapan Direktur RS Arun Soal Proses Hukum Dilakukan Kejari Lhokseumawe

Sumber portalsatu.com menyebut sejauh ini penyidik Kejari Lhokseumawe belum memeriksa Hariadi dalam penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan keuangan pada pengelolaan PT RSAL tahun 2016-2022.

Bikin perusahaan baru

PT Pembangunan Lhokseumawe atau PTPL (Perseroda) pada akhir tahun 2022 telah mendirikan anak usaha bernama PT Rumah Sakit Arun Medica alias RSAM untuk mengelola Rumah Sakit Arun, yang telah diambil alih oleh Pemko Lhokseumawe pada Januari 2023. Pasalnya, pihak PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak mengakui PT RSAL sebagai anak perusahaan PDPL/PTPL.

PT RSAM resmi berbadan hukum setelah disahkan oleh Menkumham RI pada 29 Desember 2022, dengan modal ditempatkan senilai Rp500 juta. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT RSAM adalah PTPL (Badan Hukum) dengan jumlah lembar saham 950 senilai Rp475 juta; Said Alam Zulfikar (Direktur PT RSAM) saham Rp0; T. Adnan, S.E. (Komisaris PT RSAM) saham 25 lembar Rp12,5 juta; dan Zakaria (Komisaris Utama PT RSAM) 25 lembar saham Rp12,5 juta.

“Iya, benar,” kata Kabag Ekonomi dan SDA Setda Lhokseumawe, Zakaria, dikonfirmasi portalsatu.com, Selasa (21/2). “Intinya, Pemerintah Kota Lhokseumawe ingin mengembalikan sesuatu ke arah yang lebih baik untuk kemajuan daerah dan meningkatkan layanan masyarakat kota Lhokseumawe,” tegas Zakaria.

Lihat pula: Pj Wali Kota Lantik Direktur PTPL, ‘Jangan Ada Warung Dalam Warung’.[](nsy/fzl)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya