Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaNewsPusat Sudah Transfer...

Pusat Sudah Transfer Anggaran 2021 ke Aceh Rp21,6 Triliun, Lihat Realisasi TKDD 2018-2020

BANDA ACEH – Pemerintah pusat sudah mengirimkan anggaran ke Aceh senilai Rp21,69 triliun lebih atau 64,29 persen dari pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 untuk provinsi/kabupaten/kota se-Aceh Rp33,74 triliun lebih.

TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD).

Pusat menyalurkan TKDD 2021 berdasarkan progres pelaksanaan kegiatan di daerah. Sedangkan tahun lalu penyaluran dilakukan sekaligus sebesar nilai kontrak. Artinya, jika saat ini kinerja pemda masih “loyo” maka akan berdampak tersendatnya transfer dana dari pusat ke daerah.

Dilihat portalsatu.com pada laman resmi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRAD4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2 Oktober 2021, dari total alokasi TKDD tahun 2021 untuk provinsi/kabupaten/kota se-Aceh Rp33,74 triliun lebih, pagu paling besar adalah DAU, yakni Rp14,05 triliun lebih. Dari jumlah itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mentransfer ke Aceh Rp11,58 triliun lebih atau 82,45 persen.

Sebagian komponen TKDD 2021 sudah direalisasikan/dikirimkan dari pusat ke Aceh mencapai 100 persen, bahkan ada yang melampaui pagu.

Namun, ada pula yang masih minim realisasi, yakni DAK fisik baru Rp962,78 miliar (M) lebih atau 38,04 persen dari pagu Rp2,53 triliun (T). Sedangkan realisasi DAK nonfisik Rp2,33 T lebih atau 68,07 persen dari pagu Rp3,43 T lebih.

Selain itu, realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh baru Rp2,26 T lebih atau 30 persen dari pagu Rp7,55 T lebih.

(Tangkapan layar SIMTRAD4 DJPK Kemenkeu, 2 Oktober 2021. Foto: portalsatu.com)

Masih minimnya dana Otsus yang ditransfer pusat ke Aceh diperkirakan karena serapan anggaran tersebut di kabupaten/kota juga rendah sampai triwulan ketiga tahun 2021.

“Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) kabupaten/kota juga masih rendah serapannya, sehingga realisasi amprahan lanjutan kab/kota masih belum. Kita sudah komunikasikan dengan kab/kota agar segera lakukan pelaporan DOKA tahap pertama paling telat 5 Oktober. Karena 6-7 (Oktober) kita lakukan pengiriman ke kab/kota,” tutur Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada portalsatu.com, Jumat, 1 Oktober 2021.

Baca juga: Sembilan Bulan Realisasi APBA 2021 Baru 41 Persen, Apa Kerja Pemernitah Aceh?

Realisasi TKDD 2018-2020

Data dilihat portalsatu.com pada SIMTRAD4 DJPK Kemenkeu, realisasi TKDD tahun 2018 untuk provinsi/kabupaten/kota se-Aceh senilai Rp34,31 T lebih atau 97,14 persen dari pagu Rp35,32 T lebih. Paling besar ialah DAU Rp14,72 T lebih, Dana Otsus Rp8 T lebih terealisasi 100 persen, dan Dana Desa Rp4,89 T lebih realisasi Rp4,45 T lebih atau 91,09 persen.

Realisasi TKDD tahun 2019 untuk provinsi/kabupaten/kota se-Aceh Rp35,94 T lebih atau 98,43 persen dari pagu Rp36,51 T lebih. Paling besar DAU Rp15,43 T lebih, Dana Otsus Rp8,35 T lebih terealisasi 100 persen, dan Dana Desa Rp4,95 T lebih terserap 99,91 persen.

Adapun realisasi TKDD tahun 2020 untuk provinsi/kabupaten/kota se-Aceh Rp33,66 T lebih atau 99,29 persen dari pagu Rp33,90 T lebih. Paling besar DAU Rp14,31 T lebih, terealisasi Rp14,23 T lebih atau 99,45 persen. Lalu, Dana Otsus Rp7,55 T lebih, terserap 100 persen, dan Dana Desa Rp4,98 T lebih, realisasinya Rp4,97 T lebih atau 99,95 persen.

Lihat pula: Realisasi APBA Sembilan Bulan: Belanja Operasi 56,74 Persen, Belanja Modal 13,51 Persen

Menkeu minta pemda percepat eksekusi APBD 2021

Pada awal tahun 2021, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menerbitkan PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Melalui aturan tersebut, Menkeu menekankan Pemda harus segera mempercepat eksekusi belanja APBD dan meningkatkan efisiensi dari kebijakan dengan menggunakan harga standar satuan regional.

“Ini semuanya diharapkan akan terus membuat seluruh APBD bergerak bersama-sama dengan APBN di dalam membantu masyarakat, membantu usaha kecil menengah, dan menangani Covid-19,” kata Sri Mulyani, dilansir laman Kemenkeu, 15 April 2021.

Belum lama ini, Sri Mulyani, mengungkapkan penyaluran dana TKDD di seluruh komponen mengalami perlambatan, kecuali DAK nonfisik. Salah satu komponen TKDD yang penyalurannya tertahan adalah DBH lantaran pemda belum memenuhi persyaratan penyaluran.

“Persyaratannya sebetulnya tidak rumit, sebenarnya memberikan laporan apa yang telah mereka lakukan dengan dana tersebut,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, 23 Septemebr 2021.

“Jadi, ini bukan karena anggarannya dipotong, tapi karena kita belum menyalurkan kalau belum memenuhi persyaratan sebagai bagian dari proses tata kelola yang baik,” ucap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, tahun lalu penyaluran dilakukan secara sekaligus sebesar nilai kontrak. Sedangkan tahun ini, penyaluran harus berdasarkan kemajuan kontrak. “Jadi, tidak apple to apple. Tahun lalu juga ada dana cadangan DAK fisik untuk program PEN kita yang tentu realisasinya sangat tergantung dari pelaksanaan progres di daerah,” ujar Menkeu.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, 13 September 2021, Menkeu mengungkapkan pemda belum mengoptimalkan TKDD yang diberikan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di daerah. “Belum optimalnya TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Menkeu menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, proporsi pendapatan APBD secara nasional masih didominasi TKDD. Dia menyatakan kemampuan daerah dalam mendapatkan PAD sangat minim dalam tiga tahun terakhir yang tercermin dari porsi PAD dalam APBD hanya sekitar 24,7 persen, sedangkan hampir 70 persen berasal dari TKDD.[](nsy/*)

Baca juga: