Sabtu, Juli 13, 2024

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...

Panwaslih Aceh Instruksikan Buka...

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota segera membuka...

KAMMI Sebut Perlu Forum...

BANDA ACEH - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh...
BerandaBerita Aceh UtaraBPKP Sebut Dokumen...

BPKP Sebut Dokumen Kasus Proyek Monumen Samudra Pasai Belum Lengkap, Ini Kata Kejari Aceh Utara

LHOKSUKON – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menilai dokumen yang disampaikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara untuk dilakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan korupsi proyek Monumen Samudra Pasai belum lengkap.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Supriyadi, S.E., M.M., dikonfirmasi portalsatu.com, Senin, 15 Agustus 2022, mengatakan sesuai SOP BPKP, setiap ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), pihaknya akan tindak lanjuti (TL).

“TL bisa menurunkan tim, menunggu atau menolak. Nah, untuk menentukan itu ada namanya ekspose kasus. Jika kasus yang diajukan memenuhi syarat maka tim akan turun. Jika belum memenuhi syarat maka BPKP akan menunggu sampai bukti dan dokumen lengkap,” kata Supriyadi melalui pesan WhatsApp.

Menurut Supriyadi, tim BPKP Aceh menilai untuk kasus ini dokumen belum lengkap sehingga tim belum turun ke Aceh Utara. “Sebenarnya kita sudah menyampaikan ke pihak APH, namun sampai saat ini belum dilengkapi,” ujarnya.

Supriyadi menjelaskan tiga kriteria PKKN. Pertama, Perbuatan Melawan Hukum (PMH)-nya sudah jelas, ada buktinya, ada mensrea. Kedua, nilai Kerugian Negara (KN) sudah dapat diperkirakan. Ketiga, bukti-bukti sudah cukup untuk menghitung.

“Jadi, itu penyebab kenapa kasus ini masih mandeg (mandek). Karena kita harus hati-hati dalam penanganan kasus, jangan sampai ambil keputusan salah yang disebabkan kurang informasi,” tutur Supriyadi.

Lantas, apakah benar pihak Kejari Aceh Utara belum melengkapi dokumen seperti disampaikan BPKP Aceh, dan bagaimana langkah penyidik selanjutnya?

“Sekitar bulan puasa kemarin (kalau tidak salah bulan 4/April 2022), BPKP meminta penyidik untuk mengirimkan ulang seluruh dokumen dan sudah kami lengkapi. Setelah itu belum ada tindak lanjut dari BPKP,” ujar Kajari Aceh Utara melalui Kasi Intelijen Arif Kadarman, S.H., menjawab portalsatu.com, Senin (15/8).

Apakah itu artinya Kejari Aceh Utara pun masih menunggu tindak lanjut termasuk informasi terbaru dari BPKP Aceh? “Iya, kami masih menunggu. BPKP belum ada memberitahukan kami apa-apa saja yang harus dilengkapi,” ucap Arif.

Penjelasan BPKP Aceh dan Kejari Aceh Utara tersebut menunjukkan kedua pihak saat ini dalam posisi menunggu. BPKP menunggu APH melengkapi dokumen, sedangkan penyidik menanti informasi dari BPKP soal dokumen yang harus dilengkapi lagi.

Dengan demikian, apabila kedua pihak tersebut tidak segera melakukan komunikasi, maka diperkirakan proses hukum terhadap kasus itu akan terus berlarut-larut.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Dr. Diah Ayu H. L. Iswara Akbari, menyatakan tim penyidik tidak ragu dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek Monumen Islam Samudra Pasai.

“Insya Allah, tim penyidik tidak ragu. Itu dia tidak keluar-keluar audit BPKP-nya, kita masih coba koordinasi untuk yang terakhir. Rencananya jika BPKP tidak bisa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, kita akan menggunakan auditor lain selain BPKP. Dan, akan kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor. Karena penyidik sudah berkeyakinan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, keterangan ahli LKPP dan ahli teknik sipil sudah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam proyek tersebut,” kata Diah Ayu kepada portalsatu.com, Selasa, 9 Agustus 2022.

Baca: Kasus Proyek Monumen Samudra Pasai, Kajari Aceh Utara: Penyidik tidak Ragu

Lihat pula: Soal Kasus Proyek Monumen Samudra Pasai, Nasir Djamil: Kalau Ragu, Hentikan Saja!.[](red)

Baca juga: