Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaBerita Aceh UtaraKejari Minta Hitung...

Kejari Minta Hitung Kerugian Negara Kasus Rumah Bantuan Baitul Mal, Ini Kata Inspektur Aceh Utara

LHOKSUKON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara meminta bantuan Inspektorat melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan korupsi pembangunan rumah senif fakir dan miskin pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.

“Untuk permintaan audit PKN (Penghitungan Kerugian Negara), kami sudah minta ke Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Mohon dukungannya untuk terus dipantau,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Dr. Diah Ayu H. L. Iswara Akbari, melalui Kasi Intelijen Kejari, Arif Kadarman, S.H., menjawab portalsatu.com, Rabu, 3 Agustus 2022.

Arif Kadarman menyebut tim penyidik Kejari Aceh Utara juga akan segera memeriksa lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Untuk pemeriksaan tersangka akan segera kami jadwalkan,” ujarnya via WhatsApp.

“Saat ini tersangka hanya lima, tapi tidak menutup kemungkinan untuk penambahan jika ada penambahan bukti-bukti yang baru,” kata Arif. “Sementara ini dulu informasi yang bisa kami sampaikan,” ucapnya.

Inspektur Kabupaten Aceh Utara, Andria Zulfa, S.E., M.Si., Ph.D., mengatakan pihaknya sudah menerima permintaan secara resmi dari Kajari Aceh Utara terkait audit PKKN atas kasus tersebut. “Benar, Kajari telah menyurati pada 26 Juli 2022. Inspektorat akan menindaklanjuti dan sudah membentuk tim,” kata Andria menjawab portalsatu.com, Rabu (3/8).

“Selanjutnya (tim Inspketorat) dalam waktu dekat ini akan bertemu dan melakukan koordinasi awal dengan pihak Kejari,” ujar Andria melalui pesan WA.

Diberitakan sebelumnya, lima tersangka yang ditetapkan Kejari Aceh Utara dalam kasus itu berinisial YI (43), Kepala Baitul Mal Aceh Utara merangkap Pengarah Tim Pelaksana, Z (39), Koordinator Tim Pelaksana, ZZ (46), Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pengarah Tim Perencana, M (49), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan RS (36), Ketua Tim Pelaksana.

Arif menyebut pembangunan rumah senif fakir dan miskin pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara Tahun Anggaran (TA) 2021 sebanyak 251 unit dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran Rp11.295.000.000 bersumber dari PAD khusus yakni dana zakat.

“Mulai dikerjakan 31 Agustus 2021 dengan jangka waktu pengerjaan selama 120 hari kalender, dan sampai saat ini sebagian besar pembangunan rumah tersebut belum selesai 100 persen,” kata Arif dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Selasa (2/8) malam.

Baca: Jaksa Tetapkan Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rumah Bantuan Baitul Mal Aceh Utara

Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara, Zulfikar Z, mengaku belum mengetahui secara resmi atas penatapan tersangka terhadap dirinya oleh penyidik Kejari.

“Baru saya tahu dari berita barusan. Kalau dari pihak Kejari belum ada menerima surat resmi apapun terkait hal itu (penetapan tersangka). Tapi kemarin (Senin, 1/8) juga ada dilakukan pemeriksaan oleh tim Kejari. Setelah saya membaca berita itu saya terkejut,” kata Zulfikar dihubungi portalsatu.com, Selasa (2/8) malam.

Menurut Zulfikar, saat dirinya diperiksa pada Senin (1/8), juga ditanyakan apa saja tugas Pengarah Tim Perencana. Dia menjelaskan tugas Tim Perencana membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar. Sedangkan untuk penetapan nama-nama penerima manfaat rumah bantuan tersebut dilakukan berdasarkan sidang musyawarah antara Tim Verifikasi, Kepala Baitul Mal, dan Tim Pengawas Baitul Mal Aceh Utara.

“Saya belum tahu ini mau bagaimana, sekarang sedang bingung saya. Nanti saya koordinasi lagi sama rekan-rekan mengenai perkara hukum, biasanya seperti apa untuk selanjutnya. Karena saya kurang paham juga tentang hukum,” ujar Zulfikar.

Zulfikar menjelaskan pembangunan rumah bantuan tersebut sebanyak 251 unit. Dari jumlah itu yang sudah dilakukan pekerjaan 100 persen sekitar 139 rumah khususnya di wilayah Timur dan Barat Aceh Utara. Sisanya 112 unit lagi progresnya rata-rata sudah mencapai 96 persen di wilayah tengah seperti Kecamatan Tanah Luas, Pirak Timu, Matangkuli, Lhoksukon, dan Cot Girek.

“Wilayah tengah itu maksudnya daerah terdampak banjir sebelumnya, sehingga sempat terkendala dalam proses pembangunan saat itu. Kami sudah menjelaskan juga terkait kondisi ini kepada pihak Kejari. Kalau dikatakan korupsi, mana mungkin bisa dikerjakan rumah dan tidak akan terbangun seperti sekarang. Harapan kami sebenarnya jangan sampai terjadi seperti ini (penetapan tersangka),” ujar Zulfikar.

Baca: Ditetapkan Sebagai Tersangka, Begini Respons Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara.[](red)

Baca juga: