BerandaBerita AcehPengacara Tuding Oknum Kejari Lhokseumawe Intimidasi Tersangka Kasus PPJ, Begini Tanggapan Kajari

Pengacara Tuding Oknum Kejari Lhokseumawe Intimidasi Tersangka Kasus PPJ, Begini Tanggapan Kajari

Populer

LHOKSEUMAWE – Tim kuasa hukum para tersangka kasus insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe mengajukan pengaduan dan keberatan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan pada Kejaksaaan Agung (Jamwas Kejagung) atas tindakan oknum Kejari Lhokseumawe diduga mengintimidasi salah satu tersangka saat sedang dilakukan praperadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Tim kuasa hukum bersama itu terdiri dari H. Zaini Djalil, S.H., Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., Muslim AR, S.H., dan rekan. Menurut tim pengacara itu, pengaduan tersebut disebabkan, “atas tindakan dua orang oknum kejaksaan inisial SC dan RK yang menjemput paksa salah satu klien kami pada kondisi menjelang tengah malam dan diintimidasi untuk mencabut praperadilan dan diancam akan diberatkan tuntutannya apabila tetap melanjutkan praperadilan”.

“Dalam keterangannya, kedua oknum tersebut mengancam akan segera menetapkan kembali klien kami sebagai tersangka apabila klien kami memenangkan praperadilan. Mereka juga menanyakan berapa jumlah honor yang dibayarkan kepada pengacara, dan beberapa hal lainnya seperti menawarkan tuntutan ringan apabila mencabut praperadilan, dan sejumlah pernyataan yang tidak etis disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan menuduh tuduhan tertentu ke majelis hakim,” kata Zaini Djalil mewakili tim kuasa hukum dalam keterangan tertulis dikirim kepada portalsatu.com via pesan Whatsaap, Kamis, 7 Desember 2023.

Zaini Djalil mengatakan pihaknya bersama seluruh pengacara tergabung dalam tim telah melaporkan kedua nama oknum itu kepada pihak Jamwas Kejagung atau Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi Aceh pada 1 Desember 2023, untuk segera diproses.

“Apalagi setelah kami selidiki ternyata kedua oknum tersebut kabarnya adalah penjaga tahanan, dan (klien) kami dalam laporannya menyebutkan keduanya merupakan jaksa fungsional. Sehingga peranan Aswas dan Jamwas di sini penting untuk memastikan oknum tersebut sesungguhnya siapa dan atas dasar apa mereka menyampaikan hal demikian,” ujar Zaini.

Zaini menyebut pihaknya selaku kuasa hukum kecewa dengan sikap tersebut, karena dinilai ada proses yang tidak fair dan sangat bertentangan dengan prinsip penegakkan hukum. “Oleh karenanya atas berbagai pertimbangan maka kami mencabut permohonan prapid menjelang putusan, sebab dikhawatirkan intimidasi serupa dapat terjadi kembali. Kami meminta Kejati Aceh memberikan perlindungan terhadap klien kami,” tuturnya.

Baca juga: Jaksa Tetapkan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Insentif Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe, Ditahan di LP

Menurut Zaini, dalam proses praperadilan yang sudah berlangsung beberapa hari lalu ditemukan sejumlah fakta. “Dalam persidangan prapid terbukti bahwa selama ini para tersangka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hanya melalui surat hasil ekspose kejaksaan semata. Padahal undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan hanya BPK dan BPKP yang berhak merilis penghitungan kerugian negara. Sehingga dalam hal ini Kejari Lhokseumawe telah abuse of power dan menyalahgunakan kewenangannya selaku penyidik,” tegas Zaini.

Bahkan, kata Zaini, fakta yang mengejutkan pihaknya sampai dengan surat tugas audit berakhir pada 30 November 2023, di hadapan majelis hakim disampaikan bahwa BPKP belum mengeluarkan hasil audit terhadap kerugian negara. Pihaknya mempertanyakan kenapa klien mereka jadi tersangka bila hasil auditnya tidak ditemukan (belum ada hasil audit, red). Sebab, kata Zaini, esensi dari pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor harus ada kerugian negara.

Lihat pula: Kajari Lhokseumawe Beberkan Modus Tersangka Dugaan Korupsi Insentif Pajak Penerangan Jalan

Terkait tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada kliennya, menurut Zaini, pemungutan PPJ sudah dilakukan PLN selaku wajib pajak sejak lama. “Untuk Lhokseumawe sejak tahun 2012 itu ada dasar hukumnya, ada qanunnya, dan ada MoU antara PLN dan Pemko Lhokseumawe, dan tidak ada yang salah untuk itu,” ujarnya.

“Di sisi lain hak pungut atau sebutan lain insentif yang menurut jaksa tidak bisa diterima oleh para klien kami hanyalah berdasarkan asumsi. Sebab insentif itu diperkenankan dan ada dasar hukumnya baik melalui peraturan pemerintah maupun aturan lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dan sudah sudah dibahas melalui mekanisme anggaran karena ada dalam Qanun APBK setiap tahunnya. Jadi, tidak benar seperti kata Kajari Lhokseumawe tidak dibahas dengan dewan,” tambah Zaini.

Sebagai informasi dan boleh dicek seluruh Indonesia, kata Zaini, praktiknya sama. Dia menyebut di Aceh semua kabupaten/kota melaksanakan hal sama. “Maka pertanyaannya kenapa baru sekarang dan kenapa hanya klien kami yang dianggap salah,” Zaini mempertanyakan.

“Di sisi lain bila kita mencermati Qanun tentang PPJ Kota Lhokseumawe juga disebutkan siapa yang berhak menjadi penyidik dalam kasus ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Qanun No. 6 tahun 2012 tentang PPJ. Sehingga jaksa dalam hal ini telah salah alamat menetapkan klien kami sebagai tersangka,” tutur Zaini.

Oleh karena itu, kata Zaini, pihaknya masih mempertimbangkan untuk kembali mengajukan praperadilan dengan catatan pihak Kejari Lhokseumawe tidak melakukan intimidasi baik kepada kliennya maupun terhadap BPKP dengan mendesak lembaga tersebut mengeluarkan hasil penghitungan kerugian negara.

“Jujur kami kecewa dengan penegakan hukum yang tidak mengedepankan prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Dapat dibayangkan orang yang belum terbukti bersalah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tanpa didasari kerugian negara, dan ini tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pada pihak lainnya,” ujar Zaini.

Zaini berharap melalui Kejati Aceh dan Kejagung, pihaknya meminta agar para oknum ini dapat diberikan sanksi dan juga menjamin agar penerapan hukum yang diberikan tidak menyalahi aturan hukum berlaku. “Sebab dalam hal ini peranan Kejagung melalui Jamwas dan Kejati Aceh melalui Aswas sangat dibutuhkan untuk menjamin proses hukum ini berjalan dengan adil,” tuturnya.

“Sekadar mengingatkan Aceh adalah bekas daerah konflik dan bencana gempa dan tsunami yang seharusnya diutamakan pembinaan, bukan sebaliknya kasus yang sama seperti PPJ di daerah lain di seluruh Indonesia tidak ada tersangka tapi di Aceh ada tersangkanya, ada apa,” tanya Zaini.

Kajari Lhokseumawe: Itu hoaks

Menanggapi tudingan tim kuasa hukum tersangka kasus insentif PPJ itu, Kajari Lhokseumawe, Lalu Syaifudin, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Therry Gutama, S.H., M.H., mengatakan, “Itu hoax (hoaks), tidak ada penjemputan paksa seperti yang dituduhkan. Rutan (Lapas) itu punya SOP, mana bisa main jemput paksa. Kita malah merasa rugi karena sudah capek sidang pembuktian. Sudah tinggal baca putusan prapid malah dicabut”.

“Pemohon ini sudah dua kali cabut permohonan prapidnya. Pengadilan dianggap mainan. Suka-sukanya cabut, ajukan lagi. Makanya pencabutan kedua, kami keberatan kalau mencabut untuk mengajukan kembali. Kita lebih memilih untuk dibaca putusan prapid,” kata Therry Gutama menjawab portalsatu.com via Whatsaap, Kamis (7/12).

Therry Gutama menambahkan, “Jangan karena pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya terus menuduh jaksa yang menjemput paksa”.

BPKP: Pengumpulan bukti

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Supriyadi, S.E., M.M., mengatakan BPKP sedang melakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) terkait insentif PPJ di Kota Lhokseumawe.

“Kami saat ini masih proses pengumpulan bukti. Untuk itu mohon doanya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat menghasilkan yang terbaik,” ujar Supriyadi dikonfirmasi portalsatu.com via Whatsaap, Kamis (7/12).

Menurut Supriyadi, surat tugas PKKN ada batas, tetapi bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Kejari Lhokseumawe menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi insentif pemungutan PPJ pada BPKD Lhokseumawe tahun anggaran 2018-2022, Kamis, 12 Oktober 2023. Kelima tersangka langsung ditahan di Lapas/LP Lhokseumawe.

Hal itu disampaikan Kajari Lhokseumawe, Lalu Syaifudin, didampingi Kasi Intelijen Therry Gutama, dan Kasi Pidsus Saifuddin, kepada para wartawan di kantornya, Kamis (12/10), sore.

Kajari mengatakan lima tersangka kasus itu Azwar (mantan Kepala BPKD Lhokseumawe), Marwadi Yusuf (mantan Kepala BPKD Lhokseumawe), Muhammad Dahri (mantan Sekretaris BPKD), Sulaiman (mantan Bendahara Pengeluaran BPKD), dan Asriana (mantan Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD).

Baca juga: Jaksa Terima Pengembalian Uang Rp248,8 Juta Terkait Kasus Insentif PPJ Lhokseumawe.[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya