Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
BerandaNewsTKDD 2022: Ini...

TKDD 2022: Ini Pagu DAU Provinsi Aceh Hingga Kabupaten Terbanyak Dana Desa

BANDA ACEH – Pemerintah pusat telah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 untuk semua daerah, termasuk Aceh.

TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD). Untuk Aceh juga ada dana Otonomi Khusus (Otsus).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, telah menyampaikan daftar rincian alokasi TKDD 2022 kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia melalui suratnya tanggal 1 Oktober 2021. Dia menekankan kepada para kepala daerah agar pengelolaan TKDD dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan.

Data diperoleh portalsatu.com dari laman resmi DJPK Kemenkeu, Senin, 4 Oktober 2021, pagu Dana Otsus Aceh tahun 2022 Rp7,56 triliun (T). DAU untuk Provinsi Aceh Rp1,94 T lebih. Dari 23 kab/kota di Aceh, paling banyak DAU Aceh Utara Rp882,65 miliar (M) lebih, Pidie Rp823,25 M lebih, Bireuen Rp801,25 M lebih, Aceh Besar Rp746,90 M lebih, dan Aceh Timur Rp760,23 M lebih.

Pagu DBH untuk Provinsi Aceh Rp230,23 M lebih. Dari 23 kab/kota, paling banyak Aceh Utara Rp63,20 M lebih, Aceh Timur Rp43,01 M lebih, Banda Aceh Rp35,57 M lebih, dan Aceh Barat Rp30,63 M lebih.

DAK fisik untuk Provinsi Aceh Rp275,19 M lebih. Dari 23 kab/kota di Aceh, paling banyak Aceh Utara Rp131,93 M lebih, Bireuen Rp107,24 M lebih, Aceh Tamiang Rp101,92 M lebih, dan Pidie Jaya Rp100,37 M lebih.

DAK nonfisik untuk Provinsi Aceh Rp769,39 M lebih. Dari 23 kab/kota di Aceh, paling banyak Aceh Utara Rp317,88 M lebih, Aceh Timur Rp197,11 M lebih, Bireuen Rp195,91 M lebih, Pidie Rp180,08 M lebih, Aceh Besar Rp179,80 M lebih, Aceh Selatan Rp146,50 M lebih, Aceh Tamiang Rp126,87 M lebih, Aceh Tenggara Rp119,98 M lebih, Aceh Tengah Rp118,74 M lebih, Banda Aceh Rp111,72 M lebih, dan Aceh Barat Rp100,73 M lebih.

Dana Desa paling banyak Aceh Utara Rp607,50 M lebih, Pidie Rp494,42 M lebih, Bireuen Rp442,29 M lebih, Aceh Besar Rp415,51 M lebih, dan Aceh Timur Rp373,11 M lebih.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022, hanya 14 kab/kota di Aceh yang memperoleh alokasi. Paling banyak Banda Aceh Rp30,01 M lebih.

Lihat rincian DBH, DAU, DID, Otsus, dan Dana Desa TA 2022

DAK fisik dan DAK nonfisik TA 2022

Lima prioritas TKDD 2022

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, 24 Agustus 2021, mengatakan pemerintah mengarahkan anggaran TKDD tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah.

Kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk lima prioritas. Pertama, melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan antardaerah.

Kedua, melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan TKDD, terutama terkait DAK fisik.

Ketiga, melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik di daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Keempat, meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran DAK fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan dasar.

Kelima, memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19, dan mendukung sektor prioritas di desa.

Baca juga: Pusat Sudah Transfer Anggaran 2021 ke Aceh Rp21,6 Triliun, Lihat Realisasi TKDD 2018-2020

[](nsy)

Baca juga: